Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati kembali dipercaya memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali untuk periode 2025–2030. Beliau terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) PHRI Bali ke-15 yang digelar di Denpasar, Rabu (3/12/2025), setelah menjadi satu-satunya calon ketua.
Dalam sambutannya, Tjokorda menegaskan bahwa industri pariwisata Bali tengah berada pada fase transisi penting seiring perubahan tren pariwisata global. Oleh karena itu, adaptasi, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi menjadi kunci agar pariwisata Bali tetap relevan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ke depan, PHRI Bali akan memfokuskan program kerja pada penguatan edukasi anggota, khususnya pelaku usaha pariwisata skala kecil dan menengah, agar mampu mengikuti dinamika industri tanpa kehilangan identitas lokal.
“Perubahan tren pariwisata harus dijawab dengan peningkatan kapasitas dan edukasi anggota, terutama usaha wisata kecil, agar mereka tidak tertinggal dan tetap menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” ujar Tjokorda.
Transformasi digital juga menjadi prioritas utama dalam lima tahun mendatang. Menurut Tjokorda, digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mutlak untuk menjawab ekspektasi wisatawan modern serta meningkatkan efisiensi dan transparansi industri pariwisata.
Selain itu, Tjokorda menekankan pentingnya sinergi antara PHRI dan pemerintah daerah dalam menertibkan akomodasi ilegal, termasuk hotel dan restoran yang belum memenuhi ketentuan perizinan maupun belum terdaftar dalam asosiasi. Untuk bergabung dalam PHRI, pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha yang lengkap, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Langkah ini sejalan dengan misi Bali Villa Rental Management Association (BVRMA) yang secara konsisten mendorong pemerintah untuk menertibkan akomodasi wisata ilegal demi memastikan pertumbuhan pariwisata Bali yang berkualitas dan tertata. BVRMA menilai, ketidakteraturan sektor akomodasi berpotensi menimbulkan kesemrawutan yang merugikan masyarakat lokal, menggerus nilai adat dan budaya, serta mengancam keberlanjutan pariwisata Bali.
BVRMA juga menyoroti maraknya praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA) tanpa izin yang sah, serta lemahnya pengawasan terhadap sejumlah platform digital yang membuka ruang bagi praktik bisnis tidak patuh regulasi. Kondisi ini dinilai merugikan pengusaha lokal dan UMKM pariwisata Bali yang selama ini taat aturan.
“Penertiban ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat. Usaha yang tidak berizin berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan pajak dan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Bali,” tegas Tjokorda.
Saat ini, sebanyak 378 usaha perhotelan dan restoran resmi tercatat bernaung di bawah PHRI Bali. Sementara itu, jumlah akomodasi yang dipasarkan secara daring diperkirakan mencapai sekitar 16.000 unit, di mana sebagian di antaranya belum terdata secara resmi.
Sebagai tokoh Puri Ubud, Tjokorda telah memimpin PHRI Bali sejak 2005 dan terpilih tanpa penantang selama empat periode berturut-turut. Di bawah kepemimpinannya, industri pariwisata Bali telah melewati berbagai krisis besar, mulai dari tragedi Bom Bali II, wabah flu burung, krisis keuangan global, hingga tantangan terberat pada masa pandemi COVID-19.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pariwisata Bali kembali menunjukkan tren pemulihan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai 5,89 juta kunjungan, meningkat hampir 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Dengan tren pertumbuhan tersebut, total kunjungan wisman sepanjang 2025 diproyeksikan melampaui capaian tahun 2024 yang mencatat rekor tertinggi sebesar 6,3 juta kunjungan. Capaian ini menjadi harapan baru bagi masa depan pariwisata Bali yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
